Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Kesehatan, Dinkes PPKB Jember Dorong Penyelarasan RBA Puskesmas 2027 hingga Peninjauan Lapangan
JEMBER, 2 Oktober 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) terus memacu penguatan sistem pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Langkah yang dilakukan ini meliputi dua fokus utama, yakni pembenahan tata kelola perencanaan anggaran internal puskesmas serta peninjauan langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan memvalidasi data pelayanan publik.
Rangkaian upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Penyelarasan Dokumen Perencanaan dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Puskesmas tahun 2027 bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Jember, serta pendampingan kunjungan kerja Komisi D DPRD Kabupaten Jember ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh puskesmas di Kabupaten Jember memiliki perencanaan yang matang, adaptif, serta ditunjang oleh data lapangan yang akurat dan tepat sasaran.
Penyelarasan RBA BLUD 2027 dan Penyiapan Format Seragam
Dinkes PPKB Jember menggelar workshop penyelarasan perencanaan bersama FKM Universitas Jember pada Selasa, 29 September 2026, di Aula Hotel Royal Jember. Kegiatan ini diikuti oleh kepala puskesmas, Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas dari 50 puskesmas se-Kabupaten Jember, serta jajaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinkes PPKB.
Sekretaris Dinkes PPKB Jember, Dyah Kusworini Indriaswati, menjelaskan bahwa workshop ini menjadi tahapan krusial dalam menyiagakan puskesmas menghadapi siklus penganggaran tahun mendatang. Melalui arahan akademisi FKM Universitas Jember, proses perumusan RBA diharapkan dapat terarah secara lebih maksimal.
Tindak lanjut dari workshop ini akan diwujudkan dalam bentuk pendampingan teknis oleh FKM Universitas Jember, yang mencakup perumusan regulasi RBA dan penyusunan template dokumen terstandar. Dekan FKM Universitas Jember, Dr. Farida Wahyu Ningtyias, S.KM., M.Kes., menegaskan bahwa penyediaan format yang seragam di seluruh puskesmas bertujuan untuk memudahkan penyamaan persepsi, proses perencanaan, hingga pemantauan dan evaluasi (monev) anggaran di seluruh wilayah Kabupaten Jember.
Peningkatan Mutu Pelayanan dan Perencanaan yang Adaptif
Selain fokus pada standardisasi dokumen RBA, kegiatan penyelarasan tersebut juga membekali para pengelola puskesmas dengan strategi penguatan mutu pelayanan kesehatan. Pemateri workshop, dr. Nuryadi, menekankan pentingnya fleksibilitas tata kelola puskesmas agar terus relevan dengan tuntutan zaman. Penyesuaian tersebut mencakup tiga pilar utama, yaitu pengelolaan sumber daya manusia (SDM), manajemen keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Prinsip-prinsip tata kelola yang adaptif ini diarahkan untuk langsung diterapkan oleh masing-masing pengelola puskesmas ke dalam dokumen RBA 2027 dan operasional sehari-hari. Dinkes PPKB bersama FKM Universitas Jember berkomitmen memberikan pengawalan berkelanjutan agar pemahaman yang didapatkan dari workshop diterjemahkan secara nyata dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan di tingkat akar rumput.
Peninjauan Lapangan Bersama DPRD dan Validasi Data Homecare
Dinkes PPKB Jember berkolaborasi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Jember melakukan peninjauan lapangan ke empat puskesmas—yakni Puskesmas Patrang, Arjasa, Mayang, dan Ledokombo—pada Kamis, 1 Oktober 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas kesehatan, memetakan kebutuhan spesifik tiap wilayah, serta menyerap berbagai persoalan pelayanan yang dihadapi masyarakat.
Dalam kunjungan di Puskesmas Patrang yang didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes PPKB Jember Imam Firdausi, penekanan khusus diberikan pada ketepatan data program unggulan seperti Homecare. Imam Firdausi menyampaikan bahwa Dinkes PPKB secara konsisten melakukan pemeriksaan ulang (crosscheck) dan validasi data sasaran agar intervensi layanan kesehatan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai fakta faktual di lapangan.
Dukungan terhadap langkah akurasi data tersebut juga disuarakan oleh Anggota Komisi D DPRD Jember, Indi Naidha, S.H., yang mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam menggalakkan program Homecare berbasis data faktual. Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi D DPRD Jember, Gus Muhammad Ahmad Birbik, M.H., S.E., menegaskan peran legislatif untuk terus mengawal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di puskesmas guna memaksimalkan kualitas pelayanan publik.
