Optimalkan PBB-P2, Bapenda Jember Masifkan Sosialisasi ‘Easy Tax Payment’ Berbasis MPOS di Berbagai Kecamatan
JEMBER, 7 Juli 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara masif menggelar rangkaian sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) mengenai sistem pembayaran pajak Easy Tax Payment (ETP). Langkah inovatif berbasis aplikasi Mobile Point of Sale (MPOS) ini digulirkan secara maraton di berbagai wilayah kecamatan sepanjang awal Juli 2026. Upaya ini menjadi komitmen nyata pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi birokrasi dan transformasi digital di sektor pelayanan publik guna mengoptimalkan realisasi capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Gerakan ini sejalan dengan arah kebijakan Pemkab Jember di bawah kepemimpinan Bupati Jember, Dr. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi keberlanjutan pembangunan.
Mekanisme Kerja ETP dan MPOS: Layanan Pajak Nontunai, Transparan, dan Praktis
Aplikasi Easy Tax Payment (ETP) yang diintegrasikan dengan perangkat genggam MPOS dikembangkan secara khusus oleh Bapenda Jember untuk memotong pola pelayanan perpajakan konvensional. Melalui sistem ini, petugas pemungut pajak di tingkat desa dapat langsung terjun ke lapangan membawa perangkat MPOS resmi untuk melayani wajib pajak langsung di halaman rumah atau lokasi masing-masing desa dan dusun.
Secara teknis, alat ini berfungsi memproses input data transaksi hingga pembayaran secara nontunai (cashless). Keunggulan utama dari ekosistem digital ini terletak pada aspek akuntabilitas dan pencegahan administrasi. Data transaksi terhubung secara real-time ke sistem utama Bapenda Kabupaten Jember. Sesaat setelah pembayaran selesai, perangkat MPOS otomatis mencetak struk fisik sebagai bukti pelunasan pajak yang sah.
Kepala Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Bapenda Jember, Fitri Hartami, S.E., menjelaskan bahwa inovasi ini merubah cara pelayanan menjadi jauh lebih praktis dan aman. “Kehadiran sistem ini mengubah cara pelayanan menjadi lebih praktis, cepat, aman, dan transparan. Warga tidak perlu lagi datang ke kantor kecamatan atau dinas terkait, melainkan dapat dilayani saat petugas berkeliling ke wilayah masing‑masing desa dan dusun,” urai Fitri Hartami.
Perluasan Serentak di Kecamatan dan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa
Untuk memastikan implementasi program berjalan efektif di tingkat akar rumput, Bapenda Jember menggandeng jajaran pemerintah kecamatan dan desa sebagai mitra strategis dan ujung tombak pelayanan. Rangkaian kegiatan edukasi dan bimtek dilaksanakan secara bertahap di sejumlah titik wilayah:
- Wilayah Kecamatan Arjasa dan Jelbuk: Sosialisasi dilaksanakan di Aula Kecamatan Arjasa pada Senin (06/07/2026) dengan menerjunkan dua tenaga surveior khusus untuk memberikan pendampingan teknis langsung kepada aparatur desa agar layanan dapat diterapkan tanpa kendala.
- Wilayah Kecamatan Sukowono dan Sumberjambe: Bertempat di Aula Nusantara Kantor Kecamatan Sukowono pada Senin (06/07/2026). Perwakilan Bapenda Jember, Deny Wijananto, memaparkan bahwa penggunaan ETP Jember mampu meminimalisasi potensi celah kebocoran penyetoran pajak di lapangan serta mempermudah pencatatan penagihan bagi elemen desa.
- Wilayah Kecamatan Sukorambi dan Panti: Digelar di Pendopo Kecamatan Sukorambi pada Selasa (07/07/2026). Agenda ini dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan Sukorambi Josias Anto Budi Nugroho, S.E., dan Kepala Sub Bidang Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Jember, Endi Susilo Prayogo, S.T., M.T.
- Wilayah Kecamatan Umbulsari: Berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Umbulsari pada Rabu (08/07/2026) yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Umbulsari, Kasi Pemerintahan Desa, dan petugas pemungut PBB-P2 setempat.
- Wilayah Kecamatan Gumukmas dan Puger: Dilaksanakan di Pendopo Kantor Kecamatan Gumukmas pada Rabu (08/07/2026) dipimpin langsung oleh Camat Gumukmas Dannie Allcholin beserta jajaran perangkat desa, kepala dusun, dan bendahara desa.
Camat Umbulsari, Prihan Jadid, S.STP., M.Si, menyatakan dalam sambutannya bahwa digitalisasi ini merupakan tuntutan era pemerintahan modern guna membangun budaya pelayanan yang profesional. “Transformasi digital bukan hanya soal mengganti sistem manual menjadi elektronik, tetapi juga membangun budaya pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional,” tegas Prihan Jadid.
Konsistensi Monitoring dan Dampak Fiskal Bagi Pembangunan Daerah
Implementasi sistem digital baru ini didukung dengan langkah pengawasan di tingkat kewilayahan. Camat Arjasa, Andri Purnomo, S.T., M.Si., menyatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen meningkatkan capaian PBB-P2 dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala dan terjadwal. “Di Kecamatan Arjasa, monitoring dan evaluasi capaian PBB-P2 kami laksanakan secara rutin setiap minggu. Bersama tim, kami turun langsung ke desa-desa untuk melihat perkembangan, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus memberikan pendampingan,” jelas Andri. Andri menambahkan bahwa pihak Kecamatan Arjasa juga telah menyiapkan agenda evaluasi komprehensif atas capaian PBB-P2 Semester I tahun 2026 pada bulan Juli untuk menyusun strategi percepatan bagi desa-desa yang masih memiliki tunggakan.
Pihak Bapenda Kabupaten Jember dan segenap pimpinan kecamatan optimistis bahwa pemanfaatan optimal dari aplikasi ETP dan perangkat MPOS ini tidak sekadar memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya. Lebih dari itu, sistem ini menjamin ketepatan pencatatan pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menekan penyimpangan administrasi. Pada akhirnya, peningkatan kepatuhan wajib pajak ini akan berkontribusi besar dalam menumbuhkan kemandirian fiskal Jember, di mana penerimaan pajak tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan lainnya.
