Rapat Paripurna Pengantar Raperda P-APBD Jember 2022

JEMBER, Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda P-APBD) Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di Aula PB. Sudirman Kantor Pemkab Jember, Senin malam (19/09/2022).

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, Wakil Bupati Jember MB. Firjaun Barlaman, Ketua DPRD Jember Muhammad Itqon Syauqi, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Agus Sufyan dan Dedy Dwi Setiawan, 35 orang Anggota DPRD Jember, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD Kabupaten Jember, dan Camat se-Kabupaten Jember.

Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan nota pengantar Raperda P-APBD Jember di depan para anggota anggota DPRD Jember.

Ia menyampaikan sebagaimana penetapan awal APBD Jember 2022 dialokasikan untuk tujuh program prioritas di antaranya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM dan pertanian, mendorong konektivitas antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan SDM, mendorong pariwisata yang berbasis kearifan lokal dan kelestarian budaya, memperkuat layanan infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah, menjaga keberlangsungan lingkungan dan meningkatkan ketahanan bencana daerah serta membangun tatakelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi.

“Perlu saya sampaikan daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, antar lain digunakan untuk; a. pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan, b. penciptaan lapangan kerja; dan/ atau c. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah,” ujar Bupati Hendy Siswanto dalam pidatonya.

Kemudian berdasarkan audit BPK RI diketahui jumlah riil SILPA tahun anggaran 2021 yang dapat digunakan sebagai potensi kekuatan penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 khususnya Belanja daerah diarahkan mendukung  pencapaian target sasaran-sasaran yang  selaras dengan RPJMD Tahun 2022-2026 serta pencapaian penyempurnaan target pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. (ipf)

Related Articles

Back to top button