Perketat Pengawasan Lintas Kecamatan, DTPHP Jember Pastikan Distribusi Pupuk Bersubsidi Transparan dan Tepat Sasaran

JEMBER, 12 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) terus memperkuat tata kelola distribusi pupuk bersubsidi guna memastikan ketersediaan yang aman dan penyaluran yang tepat sasaran bagi para petani. Sepanjang awal bulan Mei 2026, tim teknis DTPHP secara bertahap melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah kios pupuk resmi yang tersebar di lintas kecamatan, di antaranya Kecamatan Bangsalsari, Ajung, Sumbersari, Jelbuk, hingga Sukowono.

Langkah ini bukan sekadar agenda pemeriksaan rutin, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun standar distribusi yang seragam, tertib, dan terbuka di seluruh wilayah Kabupaten Jember. DTPHP menyadari bahwa kios memegang peranan sentral sebagai titik temu antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil petani pada musim tanam.

Pengawasan Menyeluruh di Berbagai Wilayah

Perluasan pengawasan ini diawali oleh tim teknis DTPHP yang dipimpin oleh Pengawas Hasil Mutu Pertanian Bidang Hortikultura, RR Widhawati, S.P., dengan menyasar UD. Hasil Tani, UD. Pariwisata, dan UD. Nurlela di Kecamatan Bangsalsari, serta UD. Pratama di Kecamatan Ajung. Kegiatan serupa kemudian terus dilanjutkan oleh tim teknis lainnya ke Lingkungan Gladak Pakem (Kecamatan Sumbersari) dan Desa Suger Kidul (Kecamatan Jelbuk).

Dalam setiap kunjungannya, tim teknis melakukan pemeriksaan mendetail yang mencakup administrasi penyaluran, pencocokan data petani dengan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), hingga pengecekan ketersediaan stok fisik di gudang. Hasil pemantauan secara keseluruhan menunjukkan bahwa stok pupuk bersubsidi di wilayah-wilayah tersebut dalam kondisi aman, mencukupi kebutuhan petani, dan tersalurkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami ingin memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai aturan, transparan, dan tepat sasaran. Kios memiliki peran penting karena menjadi penghubung langsung antara program pemerintah dan petani,” tegas RR Widhawati.

Transparansi Harga Kunci Kepercayaan Petani

Selain memastikan kecukupan stok, fokus utama dari pengawasan ini adalah tingkat kepatuhan pengelola kios terhadap aturan Harga Eceran Tertinggi (HET). Tim teknis DTPHP, Bambang dan Dewi, yang turut terjun langsung ke lapangan, secara konsisten mengingatkan para pengelola kios akan pentingnya kedisiplinan memasang daftar harga secara terbuka di tempat yang mudah diakses dan dilihat oleh masyarakat.

Bambang menekankan bahwa keterbukaan informasi di tingkat kios adalah fondasi utama untuk membangun rasa percaya antara petani, pengelola kios, dan pemerintah. “Petani harus mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka. Mulai dari stok pupuk yang tersedia, harga sesuai HET, hingga mekanisme penyaluran semuanya harus transparan. Dengan begitu, petani merasa lebih tenang dan tidak muncul kesalahpahaman di lapangan,” paparnya.

Senada dengan hal tersebut, Dewi menilai bahwa pemahaman dan kedisiplinan pengelola kios berdampak langsung pada kelancaran distribusi. Menurutnya, pemasangan informasi harga adalah langkah sederhana namun sangat vital dalam memberikan kepastian pelayanan yang jujur dan adil kepada para petani.

Tata Kelola Kios Sukowono Jadi Percontohan

Pendekatan yang diusung oleh DTPHP tidak hanya menitikberatkan pada inspeksi, tetapi juga dialog dan pembinaan agar kios dapat menjadi mitra aktif pemerintah. Hasil positif dari pembinaan ini salah satunya ditemukan saat tim melakukan monev di Desa Sukowono pada Senin (11/5/2026).

Di lokasi tersebut, tim DTPHP menemukan sistem tata kelola distribusi yang sangat rapi, transparan, dan terorganisir dengan sangat baik. Pencatatan administrasi, penyesuaian data e-RDKK, hingga penyampaian informasi harga dijalankan secara terbuka sehingga sangat mempermudah petani saat melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Kondisi ideal ini dinilai mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dan diharapkan dapat direplikasi serta menjadi standar percontohan bagi kios-kios lain di Kabupaten Jember.

Melalui monitoring yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan ini, Pemerintah Kabupaten Jember berharap distribusi pupuk bersubsidi semakin tertata dengan baik. Dengan sistem penyaluran yang transparan, tertib, dan terpercaya, produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Jember diproyeksikan akan terus bergerak stabil, berkelanjutan, dan mampu menopang ketahanan pangan daerah.