Pemkab Jember Sambut Kunjungan Kerja Ombudsman RI, Perkuat Sinergi Wujudkan Pelayanan Publik Prima
JEMBER, 7 Agustus 2026 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus membuktikan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berorientasi penuh pada kebutuhan masyarakat. Komitmen nyata ini tercermin melalui serangkaian inovasi pelayanan publik yang sukses menuai apresiasi tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) serta pemerintah pusat dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada 5 hingga 6 Agustus 2026.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Ombudsman RI, Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., yang disambut oleh Bupati Jember, Dr. H. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., di Pendopo Wahyawibawagraha. Selama dua hari, agenda berfokus pada pemantauan dan evaluasi langsung terhadap implementasi pelayanan publik di berbagai lini, mulai dari sektor kesehatan, administrasi kependudukan (adminduk), hingga kanal pengaduan masyarakat.
Terobosan Layanan Kesehatan Jemput Bola dan Pengaduan 24 Jam
Dalam pemaparannya, Bupati Jember yang akrab disapa Gus Fawait menjelaskan bahwa Jember saat ini berupaya keras memberikan keadilan sosial bagi seluruh warga. Di sektor kesehatan, Pemkab Jember telah menggratiskan biaya berobat bagi warganya melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang diluncurkan sejak 1 April 2025.
Menyadari bahwa masih ada masyarakat pelosok yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, Pemkab Jember mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan program Home Care pada Juli lalu. Layanan ini menyasar warga yang tidak mampu secara fisik maupun ekonomi berdasarkan 11 kriteria khusus. Melalui Home Care, warga mendapatkan kunjungan medis satu bulan sekali yang juga diiringi dengan pendistribusian bantuan sembako.
Upaya mempermudah akses layanan juga diperkuat dengan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini dan Wadul Guse, sebuah layanan pengaduan publik yang beroperasi 24 jam. “Wadul Guse merupakan layanan aduan publik 24 jam yang hingga kini masih sangat efektif. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan kapan saja dan kami langsung menindaklanjutinya,” ujar Bupati Jember dalam audiensi tersebut.
Digitalisasi Adminduk: Mendekatkan Layanan, Memastikan Bantuan Tepat Sasaran
Transformasi tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, melainkan juga administrasi kependudukan. Pemkab Jember melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) menggagas program Peta Cinta untuk mendekatkan layanan adminduk. Warga kini dapat mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) langsung di kantor kecamatan tanpa harus menempuh jarak jauh ke pusat kabupaten.
Langkah ini disempurnakan dengan percepatan digitalisasi adminduk, seperti pemanfaatan aplikasi daring SIP Jember, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan program jemput bola. Integrasi data ini dinilai krusial untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial PPPA Jember, Akhmad Helmi Luqman, menegaskan kesiapannya mengintegrasikan sistem digital tersebut agar verifikasi kelayakan penerima bantuan pemerintah semakin cepat dan akurat.
Digitalisasi adminduk ini turut ditinjau secara langsung dalam acara Rebranding Dukcapil di Kantor Kecamatan Ajung (6/8), yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyobudi, dan Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin. Pada kesempatan tersebut, Dirjen Dukcapil bersama Wakil Ketua Ombudsman RI juga menyematkan PIN Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7 (GNPP 24/7) kepada para petugas layanan.
Ombudsman Soroti Perubahan Signifikan dan Penerapan GNPP 24/7
Wakil Ketua Ombudsman RI, Dr. Rahmadi Indra Tektona, menyatakan kekagumannya atas progres pelayanan publik di Jember yang dinilainya mengalami lompatan signifikan dibandingkan tiga hingga empat tahun lalu. Ia menyoroti hilangnya pemandangan tenda antrean di Kantor Dispendukcapil masa lampau yang kini telah digantikan dengan sistem pelayanan yang terdistribusi ke desa dan kecamatan secara istimewa.
Secara khusus, program Home Care diakui sebagai terobosan baru di Indonesia. Ketersediaan armada hingga tenaga medis dinilai sangat memadai. Lebih lanjut, Rahmadi menyebut Jember sebagai salah satu daerah pionir dalam penerapan konsep GNPP 24/7. Layanan ini memastikan sistem terbangun sedemikian rupa sehingga hak masyarakat untuk mengakses pelayanan publik terjamin kapan saja. Sebagai bentuk apresiasi nyata, Ombudsman RI memberikan penghargaan kepada tiga instansi berprestasi di Jember, yakni Dinas Pendidikan, RSUD dr. Soebandi, dan Dinas Sosial.
Mengakhiri kunjungannya, Wakil Ketua Ombudsman RI memberikan dorongan agar Pemkab Jember terus meningkatkan literasi publik. Sosialisasi yang optimal menjadi kunci utama agar segala inovasi program daerah, yang sejatinya sudah berjalan sangat baik, dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat Jember.
