Pemkab Jember Perketat Pengawasan Dapur MBG: Dari Uji Keamanan Pangan hingga Pemantauan Digital Real-Time

JEMBER, 9 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus menunjukkan keseriusannya dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sepanjang 8 hingga 9 Juni 2026, Satuan Tugas (Satgas) gabungan lintas sektor diterjunkan untuk melakukan supervisi dan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai kecamatan. Langkah komprehensif ini dilakukan guna memastikan seluruh proses produksi hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar operasional yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Pengawasan terpadu ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR, Diskominfo, Diskopumdag, hingga jajaran TNI (Koramil) dan Polri (Polsek). Keterlibatan banyak instansi menegaskan bahwa program MBG merupakan prioritas daerah yang membutuhkan tata kelola sistematis demi menjamin keamanan pangan dan kelancaran distribusi bagi masyarakat penerima manfaat.

Inovasi Pemantauan Digital untuk Evaluasi Real-Time

Berbeda dengan periode pengawasan sebelumnya yang mengandalkan dokumen cetak, supervisi kali ini telah mengadopsi teknologi mutakhir berbasis aplikasi digital. Sistem ini memungkinkan tim Satgas di lapangan untuk mencatat setiap temuan secara langsung dan akurat.

Camat Tanggul, Fariqul Mashudi, S.Sos., menjelaskan bahwa penggunaan sistem ceklis digital ini menjamin keakuratan data yang terintegrasi langsung dengan pimpinan daerah. Dengan demikian, kondisi dan kepatuhan dapur SPPG dapat dipantau secara real-time, memastikan bahwa instruksi terkait standar penyajian makanan benar-benar dipatuhi demi manfaat maksimal bagi anak-anak dan penerima manfaat lainnya.

Pengawasan Menyeluruh dari Hulu ke Hilir

Pelaksanaan supervisi di berbagai wilayah—seperti Kecamatan Rambipuji, Sumberbaru, Pakusari, Patrang, dan Umbulsari—difokuskan pada pemetaan kondisi faktual dari hulu ke hilir. Tim gabungan tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga memotret kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, terdapat beberapa aspek krusial yang menjadi indikator penilaian tim Satgas:

• Tata Kelola Bahan Baku: Proses penerimaan, pengecekan kualitas, dan pengaturan suhu penyimpanan bahan makanan.
• Proses Produksi: Kebersihan area dapur, kelayakan peralatan masak food grade, dan standar operasional penjamah makanan.
• Sanitasi dan Lingkungan: Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kondisi bangunan, serta kebersihan saluran air.
• Distribusi: Kelayakan wadah penyajian (ompreng), ketepatan waktu distribusi, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Di Kecamatan Pakusari, Kepala UPTD Puskesmas Pakusari, dr. Dian Alfiyatul Uliyah, M.M., menegaskan bahwa pengawasan ini tidak ditujukan untuk sekadar memvonis kelayakan suatu dapur SPPG. Sebaliknya, kegiatan ini difokuskan sebagai sarana pengumpulan data objektif untuk bahan evaluasi dan penguatan program ke depan.

Hal senada juga ditekankan oleh Camat Rambipuji, Roni Herman Baza, dan Camat Sumberbaru, Mohamad Faridj Wadjdi S. Sos. Keduanya menginstruksikan tim penilai untuk bekerja secara profesional dan transparan. Laporan harus dibuat berdasarkan fakta riil tanpa ada yang ditutup-tutupi, sehingga hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar penyempurnaan yang tepat sasaran.

Uji Keamanan Pangan

Aspek kesehatan menjadi salah satu fokus paling vital dalam pelaksanaan Program MBG. Melalui Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Jember, pemerintah daerah melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) secara ketat di setiap lokasi SPPG.

Perwakilan Dinkes PPKB Jember, Nanda Haliansyah, A.Md.Kes., memaparkan bahwa pihaknya melakukan uji klinis langsung di lokasi. Pemeriksaan tersebut mencakup uji kualitas air, uji mikrobiologi, serta deteksi keberadaan zat berbahaya seperti boraks dan formalin pada makanan. Selain itu, legalitas dan sertifikasi keahlian dari para penjamah makanan (koki dan staf dapur) juga diverifikasi untuk menjamin profesionalisme dan higienitas sajian.

Sinergi Mendukung Kesiapan Operasional SPPG

Tingginya intensitas pengawasan ini disambut baik oleh pemerintah di tingkat kewilayahan maupun para pengelola SPPG. Di Kecamatan Patrang, misalnya, terdapat tiga dapur yang terpusat di satu kompleks di Kelurahan Bintoro. Lurah Bintoro, Pairi, S.T., M.Si., menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan di sekitar pusat operasional tersebut.

Sementara itu, di Kecamatan Umbulsari, dari lima lokasi SPPG yang disupervisi, tiga di antaranya telah beroperasi penuh, sedangkan sisanya masih dalam tahap pematangan persiapan. Pendampingan berkelanjutan dari Satgas diharapkan mampu mendeteksi potensi kendala operasional sejak dini.

Melalui supervisi gabungan yang menyeluruh, transparan, dan berbasis digital ini, Pemkab Jember berharap seluruh pengelola SPPG dapat terus berbenah dan mematuhi standar yang telah ditetapkan BGN. Sinergi lintas elemen ini menjadi kunci utama agar Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jember tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga benar-benar menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang aman, sehat, dan berdampak nyata bagi generasi penerus bangsa.