Dinkes Jember Perkuat Pemberdayaan Masyakat Pesantren Lewat Pengelolaan Sampah dan Skrining Kesehatan
JEMBER, 23 September 2026 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) terus memperluas jangkauan layanan kesehatan di lingkungan keagamaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui serangkaian program strategis, mulai dari penataan sanitasi dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi di pondok pesantren, hingga pematangan skema pelayanan kesehatan prioritas (fast track) bagi para pemuka agama.
Melalui pendekatan kolaboratif bersama Bagian Kesra, Forum Komunikasi Pesantren, serta jejaring fasilitas kesehatan daerah, Pemkab Jember mengintegrasikan upaya promotif, preventif, dan kuratif. Langkah ini dirancang untuk menciptakan lingkungan pesantren yang sehat dan mandiri sekaligus memberikan kemudahan akses layanan medis bagi para tokoh agama atas peran penting mereka di tengah masyarakat.
Dorong PHBS dan Inovasi Ekonomi Lewat Pengelolaan Sampah Pesantren
Upaya peningkatan kesehatan di lingkungan pondok pesantren diawali melalui Musyawarah Masyarakat Pondok Pesantren (MMPP) yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Inaroh (NURINA) pada Sabtu (19/9/2026). Kegiatan ini memanfaatkan hasil Survei Mawas Diri (SMD) untuk memetakan potensi, tantangan, serta peluang peningkatan kualitas lingkungan pesantren.
Salah satu fokus utama musyawarah tersebut adalah pengelolaan sampah harian santri agar tidak sekadar berhenti sebagai masalah kebersihan. Staf Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes PPKB Jember, Hadi Purwanto, S.Km., menjelaskan bahwa kebiasaan memilah sampah dari sumbernya merupakan bagian penting dari penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Santri perlu dibiasakan untuk memilah sampah sejak dari sumbernya. Sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dipisahkan untuk didaur ulang atau diolah kembali. Dengan pengelolaan yang baik, sampah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga bisa memiliki nilai ekonomis,” ujar Hadi.
Menurutnya, pesantren memiliki peluang besar untuk mengembangkan inovasi pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan potensi lokal, baik melalui pengolahan mandiri maupun kerja sama dengan pihak luar. Langkah ini sekaligus menjadi sarana edukasi agar kebiasaan memilah sampah dapat diterapkan santri hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
Hasil kesepakatan dalam MMPP di Ponpes NURINA tidak berhenti pada tahap diskusi. Ketua Tim Kerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes PPKB Jember, Triyaningsih, S.KM., M.Kes., menegaskan bahwa tindak lanjut konkret telah disiapkan bersama jejaring layanan kesehatan. “Kami tidak ingin kegiatan ini berhenti di musyawarah. Bersama Puskesmas Bangsalsari dan Rumah Sakit Paru, nantinya akan ada tindak lanjut berupa pendampingan, skrining kesehatan, dan edukasi,” kata Triyaningsih.
Melalui pendampingan berkelanjutan dan skrining kesehatan, berbagai potensi masalah kesehatan yang teridentifikasi dapat ditangani secara bertahap. Pengetahuan kesehatan yang diberikan juga diharapkan mampu mendorong pembentukan kebiasaan hidup sehat serta meningkatkan kewaspadaan warga pesantren terhadap risiko penyakit sejak dini.
Layanan Kesehatan ‘Fast Track’ bagi Pemuka Agama
Selain penguatan sanitasi pesantren, Pemkab Jember juga mematangkan persiapan program fast track atau akses layanan kesehatan cepat bagi pemuka agama. Pematangan konsep tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Ruang TP3D Kantor Pemkab Jember pada Selasa (22/9/2026).
Rapat tersebut melibatkan Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes PPKB beserta jajaran, Bagian Kesra, Forum Komunikasi Pesantren Kabupaten Jember, serta perwakilan rumah sakit daerah meliputi RSD dr. Soebandi, RS Kalisat, dan RSUD Balung. Program fast track dirancang untuk memberikan kemudahan dan kecepatan akses medis bagi pemuka agama. Fasilitas yang disiapkan mencakup pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, proses rujukan, hingga akses ruang tunggu khusus di rumah sakit daerah maupun puskesmas.
Kepala Bidang Yankes Dinkes PPKB Kabupaten Jember, Imam Firdausi, menyampaikan bahwa program ini saat ini berada dalam tahap persiapan, dengan fokus utama pada pematangan dan validasi data penerima manfaat. “Kami dari Dinas Kesehatan masih menunggu data yang valid dari pihak Kesra yang dibantu oleh Forum Komunikasi Pesantren, agar data penerima manfaat nantinya akan jelas,” ungkap Imam Firdausi.
Selain pendataan, pemerintah daerah tengah menyiapkan mekanisme identifikasi penerima manfaat menggunakan kartu khusus. Kartu tersebut berfungsi untuk memastikan pelayanan prioritas berjalan tepat sasaran sesuai ketentuan.
Dukungan penuh disiapkan oleh tiga rumah sakit daerah serta puskesmas yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Perwakilan rumah sakit daerah, dr. Santy, mengonfirmasi kesiapan fasilitas kesehatan dalam menjalankan skema layanan prioritas tersebut. “Rumah Sakit Balung sebagai salah satu rumah sakit umum daerah siap memberikan pelayanan fast track bagi pemuka agama yang pastinya sesuai data tanpa mengurangi pelayanan bagi pasien yang lain,” tegas dr. Santy.
