Kawal Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Jember Gencarkan Inspeksi Standarisasi Dapur dan Kelayakan Lingkungan
JEMBER, 18 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember melalui sinergi lintas sektoral di tingkat kecamatan bergerak serentak melakukan inspeksi dan pengawasan ketat terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah preventif yang dilaksanakan pada pertengahan Mei 2026 ini bertujuan untuk memastikan kualitas pangan, higienitas dapur, serta standar keamanan lingkungan terpenuhi secara konsisten.
Inspeksi ini menyoroti tiga aspek utama: kebersihan area produksi, kualitas bahan pokok, serta pengelolaan limbah (sanitasi). Hal ini sejalan dengan arahan kebijakan Bupati Jember, Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., yang menempatkan peningkatan kualitas pelayanan dasar—termasuk pemenuhan gizi anak didik—sebagai prioritas daerah.
Optimalisasi Higienitas dan Kelayakan Fasilitas
Di Kecamatan Sukorambi, monitoring dilakukan di Dapur SPPG Desa Jubung pada Rabu (13/5/2026). Dapur yang memproduksi sekitar 2.000 kotak makanan per hari ini dinilai telah beroperasi dengan sangat profesional.
Camat Sukorambi, Musyafa, S.HI., M.M., bersama Sekretaris Kecamatan, Josias Anto Budi Nugroho, S.E., menyatakan bahwa kebersihan fasilitas, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga pemilihan bahan baku di SPPG Jubung telah memenuhi standar operasional. Kepala Dapur SPPG Jubung, Muhammad Hafidz Azzaki, S.H., turut menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menjaga kualitas dan kandungan gizi makanan di tengah tingginya angka produksi harian.
Sementara itu, di Kecamatan Arjasa, inspeksi kesehatan lingkungan difokuskan pada SPPG Desa Darsono pada Senin (18/5/2026). Camat Arjasa, Andri Purnomo, S.T., M.Si., bersama tim dari Puskesmas Arjasa meninjau langsung sanitasi, pengelolaan bahan pangan, hingga sistem distribusi makanan. Pihak puskesmas juga memberikan edukasi kepada pengelola terkait pentingnya pola hidup bersih dan higienitas dalam pengolahan makanan untuk menjamin keamanan pelayanan bagi masyarakat.
Evaluasi Ketat Sejak Distribusi Perdana
Pengawasan operasional tidak hanya menyasar dapur yang sudah berjalan, tetapi juga mengawal langsung unit SPPG yang baru melakukan distribusi perdana. Pada Selasa (12/5/2026), Muspika Kecamatan Ledokombo yang dipimpin Camat Nino Eka Putra Wahyu Ramadhonni, S.STP., M.Si., meninjau SPPG Lembengan 01 yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Aura Srikandi Muda Sejahtera Bersama. Unit dapur tersebut mulai melayani 571 siswa yang tersebar di empat lembaga pendidikan, yakni: SDN Lembengan 01 (257 siswa), SDN Sumberbulus 01 (276 siswa), MTs Raudatul Ulum (14 siswa) dan KB Raudatul Ulum (24 siswa)
Dalam monitoring tersebut, tim menemukan sejumlah catatan teknis, seperti belum tersedianya rak khusus di area penyimpanan makanan dan posisi lantai area pencucian yang lebih rendah dari drainase. Menanggapi temuan ini, Ketua Yayasan, Zainul Alim, menyatakan komitmennya untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki sarana agar seluruh layanan memenuhi standar nasional secara paripurna.
Mitigasi Risiko Limbah Cair: Dorong Standarisasi IPAL
Selain kebersihan di dalam dapur, dampak lingkungan akibat tingginya kapasitas produksi juga menjadi sorotan serius. Di Kecamatan Patrang, Pemerintah Kelurahan Baratan merespons cepat aduan warga yang masuk melalui kanal resmi “Wadul Gus’e” terkait potensi pencemaran limbah cair dari SPPG Baratan Patrang #003.
Dapur yang berlokasi di Jalan Rasamala II tersebut memproduksi hingga 3.000 porsi per hari, yang mana limbah sisa produksinya rentan mengandung lemak tinggi dan berisiko mencemari saluran drainase warga jika tidak difiltrasi dengan baik.
Sebagai tindak lanjut, pihak kelurahan menggelar pertemuan resmi pada Senin (18/5/2026) dengan pengurus lokal SPPG. Sekretaris Kelurahan Baratan, Denny Wijiyati, S.AP, mendesak manajemen pusat untuk segera mengambil tindakan nyata dengan berkoordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berstandar.
“Kami sangat mendukung keberadaan program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya besar bagi peningkatan gizi. Namun, seiring kapasitas produksi yang besar, tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar juga harus menjadi prioritas. Ini adalah wujud pembinaan agar program nasional yang sangat baik ini mendapat dukungan penuh secara harmonis dari warga sekitar,” tegas Denny Wijiyati. Pihak pengurus lokal SPPG menyanggupi untuk segera meneruskan desakan tersebut kepada pemilik di luar kota agar langkah administratif dan teknis pembangunan instalasi limbah bersama DLH dapat dieksekusi secepatnya.
Secara keseluruhan, rangkaian inspeksi yang dilakukan Pemkab Jember membuktikan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari makanan yang terdistribusi, melainkan juga dari prosedur pengolahan yang aman, fasilitas yang higienis, dan operasional yang tidak merugikan daya dukung lingkungan sekitarnya.
