Sinergi Pemerintah Jember dan Kemenparekraf Kembangkan Wisata Alam, Produk Unggulan Cerutu, Kopi, Kakao, serta Promosi JFC dan KEK
Jember, 9 Mei 2025 – Bupati Jember, yang akrab disapa Gus Bupati, mengadakan pertemuan resmi dengan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Luh Puspa, beserta jajaran di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (7/5). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Jember dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Jember.
Dalam pertemuan tersebut sejumlah hal strategis dibahas, antara lain:
- Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Jember yang meliputi potensi wisata alam, olahraga, dan kebudayaan. Pemerintah daerah dan kementerian menekankan pentingnya pengelolaan dan pengembangan potensi tersebut secara terpadu untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.
- Pembahasan mengenai sektor-sektor wisata yang berkontribusi pada devisa daerah, khususnya produk unggulan seperti cerutu, kopi, dan kakao. Upaya pengembangan sektor ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian lokal sekaligus meningkatkan nilai ekspor.
- Peningkatan promosi Jember Fashion Carnaval (JFC) sebagai salah satu ikon budaya dan pariwisata yang memiliki daya tarik nasional maupun internasional. Promosi yang lebih intensif diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Jember sebagai upaya strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mengoptimalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif demi kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi ini, diharapkan pengembangan sektor-sektor tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan daerah.
Demikian laporan resmi mengenai pertemuan tersebut sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
