Resmikan SPPG Wringinagung, Kepala BGN Apresiasi Jember sebagai Percontohan Nasional Program MBG
JEMBER, 16 April 2026 – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Kamis (16/4/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian konkret dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat, sekaligus menjadikan Jember sebagai daerah percontohan nasional.
Peresmian dan Peninjauan Fasilitas Dapur SPPG
Kegiatan kunjungan kerja dimulai sekitar pukul 08.30 WIB dengan pemotongan pita peresmian Dapur SPPG Wringinagung. Rombongan kemudian meninjau fasilitas dapur untuk memastikan kesiapan operasional dalam mendukung distribusi makanan bergizi. Sekitar pukul 09.00 WIB, acara dilanjutkan ke Pondok Pesantren Nurul Chotib di desa yang sama. Seremoni dimulai pukul 09.10 WIB dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, diikuti sambutan Bupati Jember Muhammad Fawait, sambutan Kepala BGN, serta doa bersama.
Dalam kesempatan itu, dilakukan peninjauan langsung pemberian makan bergizi gratis secara prasmanan menggunakan ompreng SPPG kepada sekitar 1.300 santri dan siswa. Turut hadir Bupati Jember Muhammad Fawait, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, jajaran Forkopimda Jember, Satgas BGN Kabupaten Jember, serta para siswa dan santri Pondok Pesantren Nurul Chotib Alqodiri 4.
Jember Dipilih sebagai Percontohan Nasional
Dadan Hindayana menyatakan bahwa Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi kunjungan kerja pertama karena dinilai sebagai daerah percontohan dalam pelaksanaan program MBG. Ia mengapresiasi langkah Bupati Jember yang turun langsung ke lapangan hingga berhasil menemukan data baru penerima manfaat sebanyak 800.000 orang—atau sekitar 30 persen dari total penduduk—yang sebelumnya belum terakomodasi dalam sistem. “Jadi ini selalu saya contohkan seluruh Indonesia Pak Bupati, makanya saya hadir ke Jember ini,” ujarnya.
Menurut Dadan, program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi pelajar dan santri, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Satu unit SPPG berpotensi menghasilkan perputaran uang hingga Rp1 miliar per bulan. Dengan proyeksi kebutuhan 400 unit SPPG di Jember, total perputaran ekonomi diperkirakan mencapai Rp400 miliar per bulan atau hampir Rp4 triliun per tahun—angka yang mendekati total APBD Kabupaten Jember sekitar Rp4,3 triliun.
Alokasi anggaran setiap SPPG terdiri dari 70 persen untuk bahan baku pangan lokal, 20 persen untuk menggaji relawan, serta 10 persen untuk pengembalian investasi yang diperkirakan tuntas dalam 16 bulan. Program ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, termasuk ibu rumah tangga. Secara nasional, telah tercatat 26.800 unit SPPG yang dijalankan oleh mitra pelaksana.
Dampak bagi Sektor Pertanian
Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan bahwa program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Peninjauan langsung ke lapangan menunjukkan antusiasme tinggi. “Di sekolah-sekolah, baik SD maupun SMP, bahkan saat kami siaran langsung, banyak yang bertanya kapan mereka mendapatkan MBG,” ungkapnya. Ia juga menyoroti dampak positif terhadap sektor pertanian, seperti kenaikan harga jeruk dari Rp4.000 per kilogram menjadi minimal Rp10.000 per kilogram, yang kembali menggairahkan petani lokal.
Bupati yang dikenal sebagai bupati termuda dalam sejarah Jember ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan bahan pangan lokal dari petani dan pelaku UMKM. “Kami mewakili warga Jember mengucapkan terima kasih. Program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami sekaligus menggerakkan perekonomian daerah,” pungkasnya. Ia juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas inisiasi program MBG.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan dapur SPPG di Kecamatan Jombang sekitar pukul 10.40 WIB. Dengan pendataan yang rinci hingga tingkat RT/RW serta komitmen bersama pusat dan daerah, program MBG diharapkan terus berkembang, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
