Rancangan APBD Jember 2025 Diproyeksi Mencapai Rp.4,6 Triliun
JEMBER, Pemerintah Kabupaten Jember dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mulai menggelar rapat paripurna. Kali ini rapat paripurna membahas proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jember tahun anggaran 2025. Rapat berlangsung di gedung dewan setempat, Senin 18 November 2024.
Dalam rapat paripurna tersebut, RAPBD Jember 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 4,6 triliun. Antara eksekutif dan legislatif pun bersepakat akan menggelar rapat paripurna secara maraton untuk menyelesaikan pembahasan fiskal daerah sebelum akhir bulan November ini.
Wakil Ketua DPRD Jember, Fuad Ahsan menuturkan, Rancangan APBD 2025 diproyeksikan naik Rp300 miliar dibandingkan pada 2024, atau dari Rp4,3 triliun menjadi Rp4,6 triliun.
“Draft KUA-PPAS sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, ada penambahan Rp300 miliar, sehingga total akhir diproyeksinya Rp4,6 triliun APBD 2025,” kata Fuad usai sidang paripurna.
Fuad melanjutkan, tambahan Rp.300 miliar itu berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta tidak adanya Perubahan APBD 2024.
Sementara itu, Penjabat sementara (Pjs. ) Bupati Jember Imam Hidayat menyampaikan ada beberapa prioritas dalam RAPBD tersebut. Pertama, operasional wajib Pemkab Jember termasuk di dalamnya gaji pegawai, pendidikan dan infrastruktur.
“Di samping itu, Pemkab Jember juga menganggarkan untuk mendukung program pemerintah pusat, dalam hal ini makan gratis untuk pelajar. Makan gratis itu nantinya gotong royong antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, dan kami menganggarkan Rp. 5 miliar untuk itu,” kata Imam.
Di samping itu, untuk pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp. 1 triliun 79 miliar pada 2025. Angka ini meningkat dari PAD tahun ini sebesar Rp.928 miliar.
Beberapa koreksi dari pendapatan tahun ini untuk diperbaiki, salah satunya dari pendapatan parkir, yang akan dikembalikan ke parkir berlangganan tahun depan, dan tidak lagi menarik retribusi parkir di lapangan yang dinilai berpotensi kebocoran.
“Di samping itu juga, untuk menggenjot PAD, ada proyeksi pendapatan dari BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor) yang dulu dari provinsi, yang awalnya 30 persen untuk daerah, sekarang 65 persen untuk daerah, jadi porsinya saat ini lebih besar untuk daerah,” ungkapnya.
Imam berharap, pembahasan RAPBD Jember 2025 dapat selesai tepat waktu, sebelum Desember 2024. (ipf)
