Evaluasi Program Homecare: Validasi Data Sasaran Hingga Penguatan Sinergi Lintas Sektor

JEMBER, 15 September 2026 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menggelar rapat evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Homecare di Pendopo Wahyawibawagraha Jember, Senin (14/9/2026) malam. Evaluasi yang dimulai pukul 19.00 WIB ini bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan langsung ke rumah warga berjalan semakin tepat sasaran, responsif, dan efisien, sekaligus mengatasi berbagai kendala teknis yang ditemukan di lapangan.
Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Bupati Jember, Dr. H. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. (Gus Fawait), serta dihadiri Pj Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu, Kepala BPKAD Yuliana Harimurti, S.E., M.Si., Kepala DPRKPLH Arif Liyantono, S.T., jajaran akademisi Fakultas Kedokteran dan Keperawatan Universitas Jember (Unej), para camat, hingga seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jember. Turut disiagakan pula Tim Wadul Gus’e dan RDC dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung tindak lanjut evaluasi.
Pemetaan Lima Kendala Utama Pelayanan Kesehatan Rumah
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Jember, Deni Irawan, S.Sos., memaparkan pelaksanaan program secara umum. Dari hasil peninjauan lapangan, teridentifikasi lima kendala utama dalam pelaksanaan Homecare di Kabupaten Jember, yaitu:
- Data, alamat, dan identitas sasaran yang tidak lengkap atau tidak valid.
- Sasaran tidak berada di rumah atau sulit ditemui saat kunjungan.
- Kendala geografis, kondisi akses jalan, medan yang sulit, serta keterbatasan transportasi.
- Kendala jaringan komunikasi, penggunaan aplikasi, dan sistem pelaporan.
- Keterbatasan alat kesehatan, obat-obatan, serta Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
“Persoalan validitas data menjadi salah satu hal penting karena ketepatan data turut menentukan efektivitas kunjungan petugas. Data yang tidak sesuai kondisi lapangan dapat membuat tenaga kesehatan kesulitan menemukan sasaran yang membutuhkan pelayanan,” jelas Deni Irawan.
Sinergi Lintas Perangkat Daerah dan Validasi Data Kependudukan
Menanggapi persoalan data, Bupati Jember Muhammad Fawait menekankan pentingnya verifikasi ketat sebelum menentukan sasaran penerima manfaat. Bupati menginstruksikan adanya koordinasi erat antara Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). “Untuk kendala seperti data yang tidak valid bisa dari Dinas Sosial dan Dispenduk untuk berkoordinasi sebelum menentukan sasaran yang dituju,” ujar Gus Fawait.
Selain validasi data, Pemkab Jember memperkuat struktur pendampingan dengan menunjuk setiap OPD sebagai pengampu Homecare di masing-masing kecamatan. Kepala BPKAD Kabupaten Jember, Yuliana Harimurti, menyambut baik koordinasi terpadu ini. “Evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. Dengan mengetahui kendala yang terjadi di lapangan secara langsung, kita dapat bersama-sama mencari solusi dan mendukung agar pelaksanaan Homecare berjalan lebih efektif, tertib, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” kata Yuliana.
Bupati Fawait menambahkan bahwa program ini merupakan cerminan komitmen Pemkab Jember. “Homecare ini bukan sekadar program pelayanan kesehatan. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, setiap kendala yang ditemukan di lapangan harus kita evaluasi dan carikan solusinya bersama agar pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Penambahan Fleet Operasional, Peran Lingkungan, dan Rekam Medis
Guna mengatasi kendala geografis dan jangkauan pelayanan, Pemkab Jember merencanakan penambahan 11 unit mobil Homecare serta pengadaan transportasi roda dua di sejumlah kecamatan prioritas. Langkah ini disiapkan untuk mempermudah pergerakan tim medis di wilayah dengan akses jalan yang sulit.
Di sisi lain, penanganan Homecare juga memperhatikan kelayakan tempat tinggal pasien melalui keterlibatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH). Kepala DPRKPLH Jember, Arif Liyantono, S.T., menyatakan komitmennya dalam menjaga kualitas lingkungan hunian warga penerima layanan. “DPRKPLH berkomitmen mendukung pelaksanaan program Homecare melalui peran kami dalam memastikan aspek lingkungan hunian masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan. Rumah yang sehat dan lingkungan yang layak merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya masyarakat yang lebih sehat,” papar Arif.
Bupati Fawait juga memberikan penekanan khusus terkait legalitas operasional tindakan medis di lapangan. Seluruh pelayanan Homecare diwajibkan memiliki pencatatan rekam medis yang sah. “Homecare harus ada rekam medisnya. Kalau tidak ada rekam medis, berarti itu bukan pelayanan kesehatan, melainkan masuk kategori bantuan sosial (bansos),” tegas Gus Fawait.
Integrasi Aplikasi Medis dan Layanan Telemedicine
Tindak lanjut pascaevaluasi difokuskan pada penyempurnaan sistem aplikasi pelaporan Homecare. Pengisian data pasien disyaratkan memuat spesifikasi penyakit dan kondisi kesehatan secara rinci agar pemantauan kesehatan pasien pada kunjungan berikutnya dapat berjalan terukur. Data komprehensif ini sekaligus disiapkan untuk mendukung integrasi telemedicine bersama dokter spesialis.
Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Bidang Kesehatan Kabupaten Jember yang juga Dekan Fakultas Kedokteran Unej, Dr. dr. Ulfa Elfiah, M.Kes, Sp.BP-RE, Subsp.L.B.L (K), menjelaskan pentingnya ketelitian pencatatan riwayat penyakit pasien. “Sebaiknya pencatatan dilakukan lebih spesifik ke penyakit pasien, agar kita bisa tahu aspek apa yang lebih diperhatikan khusus. Semisal pasien menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi maka kita setiap kunjungan harus memastikan tekanan darah pasien turun atau minimal tidak naik dari sebelumnya,” urai dr. Ulfa.
Melalui perbaikan validitas data, penguatan sinergi lintas OPD, dukungan armada transportasi, hingga integrasi rekam medis digital, Pemkab Jember berkomitmen melakukan pembenahan secara bertahap agar program Homecare dapat menyajikan layanan kesehatan yang semakin presisi, responsif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk datang ke fasilitas kesehatan.



