Bupati Jember Temui Gubernur Khofifah, Minta Izin Gunakan Perkada

JEMBER, Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, ST., IPU., dan Wakil Bupati Jember KH. MB. Firjaun Barlaman, beserta rombongan Pemkab Jember yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Ir. Mirfano, Kepala Inspektorat Jember Ratno C. Sembodo. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tita Fajar Ariyatiningsih, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hadi Sasmito, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Hadi Mulyono, serta Kadiskominfo Bobby Arie Sandy, menemui Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa. M.Si di Gedung Grahadi Surabaya, Senin malam (01 Agustus 2022).

Adapun maksud kedatangan rombongan pejabat Pemkab Jember
tersebut untuk mencari solusi pasca gagalnya penetapan perda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD 2021 akibat tidak tercapainya kuorum pada Rapat Paripurna di DPRD Jember, Minggu (31/7/2022) malam.

Seperti kita tahu, berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 179 ayat 3, penetapan rancangan peraturan daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun sebelumnya.

“Menindaklanjuti hal itu, kami langsung lapor kepada Ibu Gubernur untuk izin menggunakan Perkada atau Peraturan Kepala Daerah,” ucap Bupati Jember Hendy Siswanto.

Dengan adanya Perkada maka pembangunan daerah Jember dapat terus berjalan.

Namun, ada konsekuensi dengan perubahan Perda menjadi Perkada, yakni usulan-usulan dalam P-APBD tidak dapat diakomodir di tahun 2022 ini.

“Kami menegaskan di depan Gubernur bahwa kami Pemkab Jember tetap menjaga hubungan lebih baik lagi dengan temen-temen dewan dan juga saran dari Gubernur untuk menghadap ke Depdagri untuk izin menggunakan Perkada,” sambungnya.

Pemkab Jember akan didampingi oleh OPD Provinsi (bisa sekda provinsi, inspektur, atau kepala bappeda provinsi). Selain itu, jika Jember akan menggunakan Perkada P-APBD, pihak provinsi siap untuk melakukan evaluasi. (ipf)

Related Articles

Back to top button