Optimalisasi Pajak Daerah, Bapenda Jember Gencarkan Digitalisasi, Monitoring PBB-P2, dan Edukasi Wajib Pajak

JEMBER, 15 Oktober 2026 – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember menggelar serangkaian kegiatan strategis sepanjang pertengahan Oktober 2026 guna mengoptimalkan tata kelola dan penerimaan pajak daerah. Langkah komprehensif ini mencakup monitoring dan pemeriksaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), edukasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta penerapan digitalisasi sistem pajak daerah melalui aplikasi Jatim Tax.
Rangkaian program yang berlangsung di berbagai kecamatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi erat bersama pemerintah desa, Kejaksaan Negeri Jember, Bapenda Provinsi Jawa Timur, Jasa Raharja, hingga Satlantas Polres Jember. Upaya tersebut ditujukan untuk membangun transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak demi mendukung pembiayaan pembangunan daerah menuju Jember Baru, Jember Maju.
Penguatan Administrasi dan Edukasi PBB-P2 di Tingkat Desa
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola perpajakan di tingkat tapak, Bapenda Jember melaksanakan kegiatan monitoring dan pemeriksaan PBB-P2 di Desa Klatakan dan Desa Yosorati, Kecamatan Tanggul, pada Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini dirancang sebagai wadah edukasi sekaligus konsultasi langsung bagi pemerintah desa mengenai kelengkapan administrasi dan penanganan kendala teknis dalam pengelolaan PBB-P2.
Kasubbid Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bapenda Jember, Ellie Andriyani, S.E., menyampaikan bahwa pendampingan berkala sangat penting agar pemerintah desa semakin memahami tata kelola administrasi PBB-P2 secara tertib dan sesuai ketentuan. Melalui komunikasi dan diskusi langsung, Bapenda dapat memberikan penjelasan serta solusi atas permasalahan yang dihadapi sehingga pengelolaan administrasi berjalan lebih baik dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Gandeng Kejaksaan Negeri Jember untuk Akuntabilitas Pemungutan Pajak
Tak hanya di Tanggul, Bapenda Jember juga memperkuat intensifikasi dan akuntabilitas pemungutan PBB-P2 Tahun Anggaran 2026 dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Jember. Monitoring dan pemeriksaan pemungutan pajak daerah ini digelar di Desa Rowotengah dan Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru pada Rabu (14/10/2026), serta dilanjutkan di Desa Kepanjen dan Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas pada Jumat (16/10/2026).
Staf Bapenda Jember, Rossa, menegaskan bahwa keterlibatan Kejaksaan Negeri Jember bertujuan untuk memastikan proses pemungutan PBB-P2 berjalan efektif, tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Evaluasi bersama ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi hambatan petugas pemungut di lapangan serta mendiskusikan solusi yang tepat demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan pembangunan.
Digitalisasi Tata Kelola PBJT Lewat Aplikasi Jatim Tax
Di sisi lain, Bapenda Jember turut mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat transparansi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pada Kamis (15/10/2026), Bapenda memasang aplikasi Jatim Tax pada wajib pajak usaha Ikan Goreng Cianjur (IGC) di kawasan Perumahan Argopuro, Kabupaten Jember. Penerapan aplikasi yang diperuntukkan bagi wajib pajak beromzet relatif tinggi ini memungkinkan pencatatan transaksi tercatat secara otomatis dan dipantau secara real-time.
Staf Bapenda Jember, Rizal, menjelaskan bahwa penerapan Jatim Tax mempermudah wajib pajak dalam proses penghitungan, pelaporan, hingga penyetoran pajak secara digital. Dengan sistem yang terintegrasi dan mengacu pada transaksi nyata yang berlangsung, akurasi pencatatan dan pengawasan kewajiban perpajakan dapat ditingkatkan secara signifikan.
Edukasi Kepatuhan Pajak Kendaraan Bersama Lintas Instansi
Pada hari yang sama, Kamis (15/10/2026), Bapenda Jember bersama Bapenda Provinsi Jawa Timur, Jasa Raharja, Satlantas Polres Jember, dan Pemerintah Kecamatan Mayang menggelar sosialisasi PKB dan BBNKB di Kecamatan Mayang. Edukasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban administrasi kendaraan secara tertib dan tepat waktu.
Kasubid Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bapenda Jember, Fitri Hartami, S.H., menyoroti bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci memperluas jangkauan informasi perpajakan. Melalui komunikasi langsung, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami kewajibannya, tetapi juga menyadari bahwa kontribusi pajak yang dibayarkan berperan nyata dalam mendukung pembangunan serta keberlanjutan pelayanan publik di Kabupaten Jember.
Melalui penguatan administrasi di tingkat desa, pengawasan bersama aparat penegak hukum, inovasi digitalisasi usaha, dan edukasi langsung kepada masyarakat, Bapenda Jember terus berkomitmen membangun ekosistem perpajakan yang transparan dan akuntabel. Sinergi seluruh pihak diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran wajib pajak guna mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember.



