Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan, Dinkes Jatim dan Jember Gencarkan Evaluasi Program Prioritas hingga Rumah Sakit Daerah

JEMBER, 17 Juli 2026 – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dinkes Jatim) bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Jember gencar melaksanakan serangkaian agenda monitoring, evaluasi (monev), serta supervisi terpadu sepanjang pertengahan Juli 2026. Langkah strategis ini mencakup evaluasi penyerapan anggaran BKK Provinsi, pembinaan fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas), hingga inspeksi standar pelayanan di sejumlah Rumah Sakit Daerah (RSD).

Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurai kendala operasional di lapangan, memetakan capaian pembiayaan kesehatan, serta memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai pedoman demi keselamatan pasien dan pemerataan akses pelayanan kesehatan yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat.

Optimalisasi Anggaran BKK dan Evaluasi Program Prioritas Kesehatan

Langkah penguatan mutu layanan kesehatan daerah diawali dengan forum monitoring dan evaluasi (monev) Program Prioritas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bidang Kesehatan yang diselenggarakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada Kamis, 16 Juli 2026. Forum interaktif ini mempertemukan perwakilan Dinkes Jatim dengan perwakilan Dinas Kesehatan dari lima kabupaten, yaitu Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, dan Lumajang.

Fokus utama pembahasan tertuju pada optimalisasi realisasi anggaran tahun lalu serta penyusunan strategi penanganan isu kesehatan terkini. Beberapa program prioritas yang dievaluasi meliputi optimalisasi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Kopipu, Sajadah, pemenuhan Dokter BK Puskesmas, program Buaian bagi ibu hamil (bumil) risiko tinggi, serta penanganan bumil Kurang Energi Kronis (KEK). Data capaian dan tantangan dari tiap daerah akan dijadikan dasar pembinaan yang lebih tepat sasaran oleh Dinkes Jatim.

Perwakilan Dinkes Provinsi Jawa Timur, dr. Aisyah, menegaskan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang diskusi untuk merumuskan solusi bersama agar program dapat berjalan secara lebih efektif dan berdampak nyata.

“Melalui monev ini, kami ingin memastikan pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus berjalan optimal dalam mendukung program prioritas kesehatan di daerah. Kami membuka ruang bagi kabupaten/kota untuk menyampaikan tantangan riil di lapangan agar dapat segera dicarikan solusi bersama,” ujar dr. Aisyah.

Program Sajadah dan Cek Kesehatan Gratis di Lingkungan Pesantren

Sebagai bagian dari rangkaian Monev BKK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025, Tim Dinkes Jatim bersama Tim Kerja Promosi Kesehatan Dinkes PPKB Kabupaten Jember dan Puskesmas Banjarsengon meninjau langsung implementasi di lapangan pada 16–17 Juli 2026. Salah satu lokasi sasarannya adalah Pondok Pesantren Al Muttaqin yang berada di wilayah kerja Puskesmas Banjarsengon.

Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan pendampingan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) melalui program Sajadah (Santri Jatim Sehat dan Berkah). Tim melakukan dialog langsung dengan pengurus pondok pesantren, santri husada, tenaga kesehatan pendamping, serta peserta untuk meninjau aspek pembinaan, edukasi, dan pemberdayaan kader. Bersamaan dengan itu, digelar pula kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga pesantren sebagai upaya deteksi dini faktor risiko penyakit.

Tim Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Jember, Triyaningsih, S.K.M., M.Kes., menjelaskan bahwa evaluasi ini krusial untuk memastikan program berjalan sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Monitoring dan evaluasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ini menjadi sarana untuk melihat secara langsung pelaksanaan pendampingan Poskestren melalui Program Sajadah yang didukung anggaran BKK Provinsi Jawa Timur. Kami ingin memastikan setiap tahapan program terlaksana dengan baik, mulai dari pembinaan, pemberdayaan kader kesehatan pesantren, hingga pelayanan kesehatan yang diterima warga pesantren,” jelas Triyaningsih. “Pada kesempatan ini juga dilaksanakan Cek Kesehatan Gratis bagi warga pesantren sebagai bentuk deteksi dini dan upaya promotif-preventif agar lingkungan pesantren semakin sehat. Hasil monitoring ini akan menjadi masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program ke depan,” tambuhnya.

Pasca-Evaluasi Semester I, Puskesmas Dipacu Tingkatkan Fasilitas

Di tingkat pelayanan kesehatan dasar, Dinkes PPKB Kabupaten Jember bergerak cepat menindaklanjuti hasil Evaluasi Pembiayaan Kesehatan Semester I Tahun 2026 yang digelar bersama seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Jember pada Selasa, 14 Juli 2026. Evaluasi tersebut secara khusus memetakan capaian kepesertaan serta indikator Kinerja Berbasis Kapitasi (KBK).

Hasil pemetaan kendala dan capaian ini menjadi acuan puskesmas dalam menyusun langkah perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes PPKB Kabupaten Jember, Dyah Kusworini Indriaswati, S.K.M., M.Si., menekankan pentingnya komitmen puskesmas dalam meningkatkan fasilitas pendukung demi memperluas akses layanan dasar masyarakat. “Harapannya, puskesmas bisa berlomba-lomba meningkatkan fasilitas dan pelayanan. Karena ketika etika pelayanannya maksimal dan fasilitasnya terpenuhi, masyarakat tentu akan menjadikan puskesmas sebagai pilihan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkap Dyah pada Kamis, 16 Juli 2026.

Penguatan Standar Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Daerah

Akselerasi peningkatan mutu layanan kesehatan juga menyasar fasilitas kesehatan rujukan. Pada tanggal 16 Juli 2026, RSD dr. Soebandi ****menerima kunjungan supervisi dan monev dari Tim Dinkes PPKB Kabupaten Jember. Agenda pembinaan berkala ini berfokus pada evaluasi pemenuhan standar pelayanan strategis, kelengkapan administrasi, serta capaian indikator pada beberapa program utama, yaitu:

• Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK),
• Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR),
• Sistem Informasi Gizi Kesehatan Keluarga (SI Gizi KESGA), serta
• Pelayanan Geriatri.

Melalui pembinaan lintas program ini, manajemen RSD dr. Soebandi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan dan rekomendasi demi memastikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan profesional.

Sementara itu, pada Rabu, 15 Juli 2026, RSD Kalisat turut menyelenggarakan rapat Monev Maternal Neonatal (Matneo) Semester 1 dan Geriatri bersama Tim Dinkes Jember yang dipimpin oleh dr. Dandi. Kegiatan yang bertempat di Aula Merah Putih RSD Kalisat ini dihadiri oleh 35 peserta dan dibuka oleh Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan, Frits Yogyantomo, S.Kep. Ners.

Merespons laporan tersebut, dr. Dandi memberikan apresiasi terhadap kualitas data dan menyarankan optimalisasi visualisasi grafik. Ia juga menegaskan regulasi terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terkait kewajiban verifikasi layanan PONEK. “Verifikasi layanan Penyelenggaraan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) wajib dilakukan minimal dua kali dalam setahun,” tegas dr. Dandi, seraya menambahkan bahwa Tim Dinkes Jember dijadwalkan kembali pada Desember mendatang untuk memantau tindak lanjut perbaikan.

Rapat di RSD Kalisat diakhiri dengan kegiatan telusur lapangan oleh Tim Dinkes bersama manajemen rumah sakit ke ruang PONEK, Ruang Bersalin (VK), Nifas, Perinatal (Perin), serta ruang Geriatri untuk memeriksa kelayakan tempat, peralatan, dan dokumentasi. Dinkes Jember menilai RSD Kalisat memiliki potensi pelaporan dan pelaksanaan lapangan yang sangat baik untuk menjadi rumah sakit percontohan.

Melalui rangkaian evaluasi yang komprehensif dari tingkat provinsi hingga kabupaten ini, diharapkan pemanfaatan anggaran BKK Bidang Kesehatan dan pembiayaan kesehatan dasar dapat terserap secara optimal. Sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten, puskesmas, serta rumah sakit daerah diharapkan mampu mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang baik.