58 SPPG MBG di Jember Ditutup Sementara, Bupati Fawait: Standar Gizi Harus Ditegakkan Tanpa Kompromi

Jember, 20 Maret 2026 — Bupati Jember Muhammad Fawait menunjukkan sikap tegas tanpa kompromi dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendukung penuh keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menutup sementara 58 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jember. Langkah ini diambil menyusul temuan pelanggaran standar operasional di berbagai dapur pelaksana program tersebut, mulai dari ketidaksesuaian menu gizi hingga fasilitas yang tidak memadai.

Penutupan sementara tersebut bermula dari sidak mendadak yang diperintahkan Bupati Fawait. Awalnya, hanya tiga SPPG yang terdeteksi menyajikan menu tidak sesuai standar gizi dengan nilai Rp8.000–Rp10.000 per porsi, disertai pemangkasan anggaran dan fasilitas minim. Namun, setelah pemeriksaan menyeluruh oleh Satgas Percepatan MBG yang dibentuk khusus, jumlah SPPG yang bermasalah melonjak drastis menjadi 58 unit. Temuan meliputi IPAL tidak berfungsi, SLHS tidak memenuhi syarat, mess karyawan tidak layak huni, serta penyajian lauk yang dinilai minimalis dan tidak memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah.

Ketegasan Bupati sebagai Alarm Perbaikan

Bupati Muhammad Fawait menegaskan bahwa penutupan sementara ini bukanlah hukuman, melainkan upaya koreksi untuk menegakkan standar. Ia menyatakan rasa malu sebagai kepala daerah atas kondisi tersebut dan menekankan bahwa program nasional ini tidak boleh menjadi bahan olok-olok akibat kelalaian lokal. Bahkan saat menjalankan ibadah umrah, Bupati tetap memantau perkembangan melalui arahan hybrid setiap malam. Setelah kembali, ia langsung melakukan sidak ke SPPG Curahlele 02 di Kecamatan Balung pada 16 Maret 2026, memeriksa secara detail proses pengolahan, penyimpanan bahan, hingga distribusi makanan.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati menilai bahwa SPPG Curahlele memiliki fasilitas yang cukup baik, dengan area luas dan tata letak ruangan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia juga menjelaskan mekanisme anggaran: dari total Rp15.000 per porsi, Rp10.000 dialokasikan untuk bahan makanan, sedangkan Rp5.000 sisanya untuk operasional seperti pengolahan, distribusi, dan kebutuhan pendukung. Bupati menegaskan komitmennya untuk tidak mentolerir SPPG yang “ndableg” atau tidak kooperatif, dengan kesiapan mengusulkan pemutusan kontrak jika diperlukan.

Dukungan dari Tingkat Bawah dan Pengawasan Ketat

Ketua Satgas Percepatan MBG Jember, Akhmad, menyatakan bahwa suspend tidak akan dicabut sebelum seluruh kekurangan diperbaiki dan izin dilengkapi. Evaluasi menyeluruh terus dilakukan, disertai koordinasi intensif dengan BGN. Masyarakat diundang melaporkan penyimpangan melalui kanal Wadul Gus’e untuk menjaga transparansi.

Dukungan terhadap ketegasan Bupati juga mengalir dari berbagai tingkatan. Camat Sumbersari Deni Hadiatullah menyatakan kesiapan penuh mengikuti dan melaksanakan segala keputusan Bupati, dengan menekankan bahwa Program MBG merupakan prioritas yang memerlukan pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Di tingkat lain, Camat Semboro Ahmad Fauzi melakukan sidak ke SPPG Rejoagung pada 17 Maret 2026, memastikan proses pengolahan, kebersihan, dan kandungan gizi sudah layak serta sesuai ketentuan. Ia menilai SPPG tersebut sebagai contoh positif yang perlu dipertahankan.

Ketua DPRD Kabupaten Jember H. Ahmad Halim juga menyuarakan komitmen pengawasan ketat terhadap program prioritas pemerintah pusat. Ia mengancam penutupan dapur MBG yang tidak mematuhi aturan dan menegaskan tanggung jawab moral semua pihak untuk memastikan program berjalan dengan kualitas terbaik.

Perbaikan demi Masa Depan Anak Jember

Saat ini, 58 SPPG yang disuspend berada dalam masa evaluasi, sementara pemenuhan gizi anak sekolah dialihkan ke dapur lain yang telah lolos audit. Di balik penutupan sementara ini, tersirat pesan kuat dari Bupati Fawait: ketegasan diambil bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi hak gizi anak-anak sebagai fondasi pembangunan Jember Maju dan Sejahtera. Program MBG tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Jember, dengan harapan perbaikan menyeluruh dapat segera terealisasi demi generasi mendatang.