Konsultasi Pencairan Keuangan Pemkab Jember Akhir Tahun

Foto Dokumentasi Sambutan Bupati Jember, saat MOU dengan Kejari Jember

Bupati Jember, dr. Faida, MMR., menjelaskan, konsultasi kepada Kejaksaan Negeri Jember beberapa waktu lalu juga terkait dengan upaya pencairan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember yang sudah mepet akhir tahun 2020.

Konsultasi pencairan keuangan itu dilatarbelakangi banyaknya kepala dinas yang tidak berani mencairkan anggaran setelah pengembalian sejumlah pejabat ke Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2016.

“Pascapelantikan 13 November, tidak ada seorangpun kepala OPD (organisasi perangkat daerah) yang berani mencairkan keuangan,” terangnya, Senin, 21 Desember 2020.

Menurutnya, anggaran yang harus dicairkan tersebut terkait dengan hak ASN hingga hak pihak ketiga yang sudah menyelesaikan tanggung jawabnya kepada pemerintah.

Persoalan itu diselesaikannya setelah kembali aktif usai cuti kampanye Pilkada Jember. “Karena saya baru aktif kembali, saya mengajak konsultasi ke kejaksaan,” ungkapnya. “Apalagi banyak tuntutan kepada Pemkab Jember, yang dikomunikasikan juga kepada kejaksaan,” imbuhnya.

Kehadirannya bersama tim ke kantor kejaksaan, karena tidak bisa menunggu waktu luang pejabat di Kejari Jember yang sedang melaksanakan rapat kerja nasional secara virtual dengan Kejaksaan Agung. Rakernas itu berlangsung hingga dua hari.

“Saya berkonsultasi fokus kepada keuangan, soal pencairan, soal menyelamatkan hak-hak banyak pihak,” tandasnya.

Bupati juga menegaskan tidak ada agenda untuk mencari kesalahan, memojokkan, atau menekan seseorang dari upaya konsultasi hukum tersebut.

“Saya berkonsultasi, apakah alternatifnya ditarik pada diskresi pimpinan. Disanalah Kasi Datun menyarankan untuk berkonsultasi dengan Kemendagri,” ungkapnya. Kasi Datun Kejari Jember yakni Agus Taufikurrahman.

“Hari ini, kepala BPKAD ke Kemendagri membawa konsultasi tertulis untuk mendapatkan arahan tertulis, karena kita tinggal dua hari lagi,” urainya.

Menyinggung pemberitaan soal anggaran, bupati menegaskan tidak memblokir anggaran hingga tersendatnya hak banyak pihak.

“Kenyataan yang ada, setelah pelantikan itu tidak ada seorangpun kepala dinas yang berani mencairkan keuangan. Saya mencoba mencari solusi. Sebelum melakukan langkah apapun kami berkonsultasi ke kejaksaan, sebagai mitra pemerintah. Tidak dalam rangka mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain,” ujarnya. (*f2)

 

Related Articles

Back to top button