Ketua DPRD Jember : Bupati Jember Harus Bergerak Cepat Kejar Ketertinggalan
JEMBER – DPRD Kabupaten Jember menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2020, pada Sabtu malam (17/4/2021).
Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto berhalangan hadir dalam rapat paripurna tersebut, sehingga diwakilkan oleh Wabup Jember KH. MB. Firjaun Barlaman.
Ketua DPRD Jember, M. Itqon Syauqi memberikan penilaian merah terhadap LKPJ TA 2020 tersebut.
“Tetap rapor merah ya. Ya bayangkan kematian ibu hanya berkurang 1 orang, artinya masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan,” ujar Itqon dalam sesi wawancara.
Itqon menyampaikan LKPJ hasil kinerja bupati sebelumnya ini harus menjadi acuan bagi Bupati Jember yang sekarang, Ir. H.Hendy Siswanto guna diperbaiki ke depannya.
“Bupati Hendy dituntut untuk bekerja keras dan harus mempunyai strategi jitu, bagaimana caranya merubah dari predikat Disclaimer menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” pesan Itqon.
Itqon optimis setelah melihat kinerja Bupati dan Wabup Jember Hendy-Gus Firjaun bisa memperbaiki kondisi ini.
Dia juga berpesan agar pendistribusian wewenang tidak terpusat seperti rezim sebelumnya.
“Lagi-lagi kembali kepada pendistribusian kewenangan agar supaya OPD punya kreatifitas, agar tidak didikte dari pusat, setidaknya kepala dinas definitif nantinya harus satu visi, karena bupati sekarang harus luarbiasa,” pinta Itqon.
Sementara itu, Wabup Jember KH. MB. Firjaun Barlaman atau Gus Firjaun menanggapi positif seluruh tanggapan serta rekomendasi para dewan legislatif.
“Jadi apa yang disampaikan tadi oleh DPRD adalah objektivitas dari teman-teman DPRD, semuanya akan kami perhatikan dan respon. Kami akan perbaiki dari periode sebelumnya mengenai tata kelola pemerintahan serta keuangan,” ungkap Gus Firjaun.
Beberapa catatan penting disampaikan Gus Firjaun yang akan diperbaiki pada pemerintahannnya, pertama mengenai aset.
Dia akan menginventarisasi ulang aset daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Aset daerah akan kami inventarisasi lagi agar kemudian tidak lepas. Kedua mengenai pendapatan daerah yang belum optimal. Ketiga adalah alih fungsi lahan produktif , ini beberapa yang menjadi perhatian kami,” sambung Gus Firjaun.
Gus Firjaun mengakui bahwa Kabupaten Jember belum mempunyai RDTR(Rencana Detail Tata Ruang), sehingga proteksi lahan produktif belum maksimal. (ipf)
