Pelatihan dan Workshop Pembuatan Kebijakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM).

Pemerintah Kabupaten Jember, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jember bersama Center for Public Health Innovative (CPHI) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan GAIN Indonesia, melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Workshop Pembuatan Kebijakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) secara daring,

Pelatihan Kebijakan 10 LMKM dilaksanakan selasa, 23 Juni 2020, diikuti sejumlah peserta seperti Bidang Kesmas, Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Programer Gizi, dan para pembuat kebijakan Direktur, Manajer terkait atau administrator kebijakan kesehatan yang ada di seluruh fasilitas kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Jember.

Sedangkan, Workshop Perumusan Kebijakan 10 LMKM yang juga diikuti sejumlah Bidang Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Jember akan dilaksanakan, Selasa, 30 Juni 2020, pukul 09.00-12.00.

Kegiatan pelatihan, diisi oleh para Fasilitator, yaitu dr. Galih Endradita yang menyampaikan terkait Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia, serta Tata Cara Pembuatan Standar Prosedur Operasional (SPO) bagi Rumah Sakit dan Puskesmas,

Sedangkan, dr. Mohammad Afiful Jauhani menyampaikan terkait menyusui dan ASI ekslusif, serta Mekanisme penyelenggaraan Survei Akreditasi Puskesmas dan Gambaran Pengembangan Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas.

Pada kesempatan itu, dr. Mohammad Afiful Jauhani mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja di Fasilitas Kesehatan agar membuat dan menjalankan kebijakan 10 LMKM.

“Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan edukasi diantaranya adalah informasi seputar masalah menyusui. Untuk menjalankan perannya sebagai pemberi informasi, edukasi dan juga pelaksana teknis yang langsung berhubungan dengan ibu dan bayi, maka sangat diperlukan dasar hukum yang jelas berupa kebijakan maupun SPO yang dapat melindungi tenaga kesehatan saat mejalankan tugasnya.โ€

Sementara itu, dr. Galih Endradita juga menjelaskan tentang pentingnya kebijakan yang dibuat oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.

“Kebijakan merupakan satu ketentuan yang paling dasar sebelum implementasi untuk SPO. Sehingga, kebijakan perlu diputuskan untuk pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan”.

Related Articles

Back to top button
Close