Bupati Larang CPNS Berpolitik Praktis

This slideshow requires JavaScript.

Bupati Jember dr. Hj, Faida, MMR., mengimbau para CPNS unuk tidak terlibat politik praktis. Sebab, mereka sudah terikat dengan sejumlah peraturan kepegawaian.

“Jangan sampai terlibat politik praktis,” jelasnya kepada wartawan usai memberikan pengarahan kepada 719 CPNS, Senin 14 Januari 2019, di aula Pendapa Wahya Wibawa Graha.

Meski demikian, para CPNS ini bukan berarti harus golput. Mereka tetap bisa menggunakan haknya untuk memilih.

“Aktif dalam pemilihan, tetapi tidak menjadi tim sukses secara terbuka hingga memecah belah,” imbuh perempuan pertama Bupati Jember ini. “Ingat, posisi mereka sekaang CPNS.”

CPNS telah terikat dengan aturan-aturan kepegawaian. Karena itu, mereka harus bisa menjadi pemersatu dan harus bisa membawa diri.

Dalam acara pemaparan tersebut, para CPNS diajak menyanyikan lagu Saya Indonesia, Saya Pancasila. Salah seorang CPNS bersedia menjadi relawan untuk memandu menyanyikan lagu itu.

“PNS itu benteng Pancasila, jika bisa menjiwai lagu Saya Indonesia Saya Pancasila khas Jember ini sebagai suatu semangat akan melayani masyarakat dan menjaga NKRI  serta Pancasila,” tutur bupati.

Terkait formasi PNS di lingkungan Pemkab Jember yang  masih kosong, bupati menjelaskan pengisiannya melalui PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Pemerintah Kabupaten Jember saat ini menunggu detail pentunjuk teknisnya.

Formasi kosong ini harus diajukan ke Kementerian PAN dan RB untuk disahkan sebagai formasi kosong, sehingga bisa diisi dengan mekanisme PPPK.

Kepada keluarga para CPNS, bupati berpesan agar memberikan dukungan untuk bekerja dengan baik sehingga tidak mencoreng nama baik keluarga.  (mutia/izza/*f2)

 

 

No Response

Leave a reply "Bupati Larang CPNS Berpolitik Praktis"